DESENTRALISASI PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT DI KABUPATEN BOMBANA
DOI:
https://doi.org/10.47945/muadalah.v3i2.1207Keywords:
Keywords: Decentralization, Public Services, Quality ServicesAbstract
Decentralization of public services in an effort to improve the quality of services to the community is an effort to realize prosperity in accordance with the constitutional mandate. The aim of this research is to determine the implementation and quality of public services in an effort to improve the quality of services to the community and to determine the obstacles and solutions in their implementation. The research method uses a sociological approach, data sources are primary and secondary data, with data collection methods in the form of literature study, observation and interviews. Then the data was analyzed using qualitative descriptive analysis. The results of this research show that the implementation of public services in the field of Population administration and civil registration in Bombana Regency, which includes Population Documents, Administrative Sanctions for Population and Civil Registration Events, and the Population Administration Information System (SIAK), the implementation and quality are not optimal. The obstacles faced are internal factors consisting of inadequate facilities and infrastructure and human resources, as well as external factors consisting of a lack of public awareness of the implementation of population administration, the vast administrative area of Bombana Regency and the limited budget for implementation (SIAK).
References
Esmi, Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
HAW, Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
J. Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah (Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa, Bandung, 2009.
At Thariq, Alfian Nur, Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau (Studi Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan), Nomor 1, Vol. 3, 2013.
Lis Febrianda, Rekonstruksi Regulasi Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Oleh Birokrasi Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelengaraan Pelayanan Publik.
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
Jalan Sorong - Klamono Km. 17 Klablim, Sorong - Papua Barat 
info@iainsorong.ac.id
